Sumber Perkembangan Hukum Adat Mnj-Books Download

SUMBER PERKEMBANGAN HUKUM ADAT MNJ
27 Mar 2020 | 5 views | 0 downloads | 13 Pages | 236.60 KB

Share Pdf : Sumber Perkembangan Hukum Adat Mnj

Download and Preview : Sumber Perkembangan Hukum Adat Mnj


Report CopyRight/DMCA Form For : Sumber Perkembangan Hukum Adat Mnj



Transcription

www mnj my id, Corak hukum adat diubah dari relegio magis komun konkrit kontan yang bersifat tradisional. agraris maka guna memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakatnya oleh Achid. Masduki diharapkan mengarah kepada dan menjadi religius rasional keseimbangan individu dan. masyarakat konsensual abstrak,Perkembangan Atas Kedudukan Hukum Adat. 1 Hukum untuk golongan tertentu golongan,Perkembangan awal. masyarakat asli timur asing tertentu,2 Hukum yang membawa bentuk semangat. Perkembangan,kebangsaan,3 Perkembangan selanjutnya Hukum Nasional.
4 Akhirnya Hukum Pancasila, Perkembangan Hukum Adat Atas Lingkungan Kuasa Atas Orang dan Ruang. 1 Diisi dalam taraf ilmu pengetahuan sesuai,dengan waktunya dengan ketentuan yang. Perkembangan awal,letaknya pada taraf kebiasaan dari golongan. suku suku yang ada,2 Ditarik kepada pokok pokok ketentuan yang. Perkembangan abstrak sehingga diversitas isinya menjadi. tampak berkurang,3 Ditarik lebih jauh lagi yakni kepada asas.
Perkembangan selanjutnya,asas hukum adat,4 Diarahkan kepada nilai nilai hukum yang hidup. di dalam masyarakat Semakin abstrak, Akhirnya pengisiannya semakin lebih luas daya mencakup. lingkungan kuasa atas orang dan ruangnya,sehingga akhirnya berlaku secara Nasional. Sumber Perkembangan Hukum Adat,Created By Muhammad Nur Jamaluddin MNJ. www mnj my id,www mnj my id,B Menurut Undang undang atau Landasan Yuridis.
1 Hukum Asli Indonesia, Hukum adat tumbuh dari cita cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia Maka hukum adat. dapat dilacak secara kronologis sejak Indonesia terdiri dari kerajaan kerajaan yang tersebar. di seluruh nusantara Masa Sriwijaya Mataran Muno Masa Majapahit beberapa inskripsi. prasasti menggambarkan perkembangan hukum yang berlaku hukum asli yang telah. mengatur beberapa bidang antara lain, 1 Aturan aturan keagamaan perekonomian dan pertambangan dimuat dalam Prasasti Raja. Sanjaya tahun 732 di Kedu Jawa Tengah, 2 Mengatur keagamaan dan kekaryaan dimuat dalam prasasti Raj Dewasimha tahun 760. 3 Hukum Pertanahan dan Pertanian ditemukan dalam Prasasti Raja Tulodong di Kediri. 784 dan prasasti tahun 919 yang memuat jabatan pemerintahan hak raja atas tanah dan. ganti rugi, 4 Hukum mengatur tentang peradilan perdata dimuat dalam prasasti Bulai Rakai Garung. 5 Perintah Raja untuk menyusus aturan adat dalam prasasti Darmawangsa tahun 991. 6 Pada masa Airlangga adanya penetapan lambang meterai kerajaan berupa kepala burung. Garuda pembangunan perdikan dengan hak hak istimewanya penetapan pajak. penghasilan yang harus dipungut pemerintah pusat, 7 Masa Majapahit tampak dalam penataan pemerintahan dan ketatanegaraan kerajaan.
Majapahit adanya pembagian lembaga dan badan pemerintahan Setelah jatuhnya. Majapahir maka kerajaan Mataram sangat diwarnai oleh pengaruh Islam maka dikenal. peradilan qisas yang memberikan pertimbangan bagi Sultan untuk memutus perkara Di. pedalaman dikenal peradilan padu yaitu penyelesaian perselisihan antara perorangan. oleh peradilan desa dilakukan secara damai Bersamaan itu maka di Cirebon dikenal. Peradilan Agama memutus perkara yang membahayakan masyarakat umum Peradilan. Digrama yang memutus pelanggaran adat dan perkara lain yang tidak masuk peradilan. agama dan Peradilan Cilaga adalah peradilan dalam bidang perekonomian perdagangan. jual beli hutang piutang,2 Hukum Barat, Yang membuat ukuran dan kriteria berlaku dan karenanya juga berkembangnya hukum adat. adalah bukan masyarakat dimana tempat memproduksi dan memberlakukan hukum adanya. sendiri melainkan adalah hukum lain yang dibuat oleh penguasa kolonial sebagaimana. ternyata dalam pasal 11 AB dan pasal 15 AB tersebut. Sumber Perkembangan Hukum Adat,Created By Muhammad Nur Jamaluddin MNJ. www mnj my id,www mnj my id,3 Konstitusi, Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan. dan pemakaian istilah hukum adat Namun bila ditelaah maka dapat disimpulkan ada. sesungguhnya rumusan rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa. hukum adat Pembukaan UUD 1945 yang memuat pandangan hidup Pancasila hal ini. mencerminkan kepribadian bangsa yang hidup dalam nilai nilai pola pikir dan hukum. adat Pasal 29 ayat 1 Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam konsitusi RIS pasal 146 ayat 1 disebutkan bahwa segala keputusan kehakiman harus. berisi alasan alasannya dan dalam perkara harus menyebut aturan atiuran undang undang. dan aturan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu Selanjutnya dalam UUD. Sementara pasal 146 ayat 1 dimuat kembali Dengan demikian hakim harus menggali dan. mengikuti perasaaan hukumd an keadilan rakyat yangs enantiasa berkembang Dalam pasal. 102 dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 25 UUDS 1950 ada perintah bagi penguasa. untuk membuat kodifikasi hukum Maka hal ini termasuk di dalamnya hukum adat. Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka UUD 1945 dimbali berlaku ada 4 pokok pikiran. dalam pembukaan UUD 1945 yaitu persatuan melipouti segenap bangsa Indonesia hal ini. mencakup juga dalam bidang hukum yang disebut hukum nasional Pokok pikiran kedua. adalah negara hendak emwujdukan keadilan sosial Hal ini berbeda dengan keadilan hukum. Namun setelah amandemen konstitusi hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam. Undang undang Dasar 1945 pasal 18D ayat 2 menyatakan Negara mengakui dan. menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya. sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara. Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang undang. Sumber Perkembangan Hukum Adat,Created By Muhammad Nur Jamaluddin MNJ. www mnj my id,www mnj my id,4 Undang undang Drt No 1 Tahun 1951.
Hukum Materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai. kini berlaku untuk kaula kaula daerah swapraja dan orang orang yang dahulu diadili oleh. pengadilan adat adat tetap berlaku untuk kaula kaula dan orang orang itu dengan pengertian. a perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana akan tetapi. tidak ada bandingannya dalam KUHP Sipil maka dianggap diancam dengan hukuman. yang tidak lebih dari 3 tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus yaitu sebagai. hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak. b Bahwa bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui. pidananya dengan kurungan atau denda maka dapat dikenakan hukuman pengganti. setinggi 10 sepuluh tahun penjara dengan pengertian bahwa hukum adat yang menurut. paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman, c Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum harus dianggap perbuatan pidana dan yang. ada bandingannya dengan KUHP Sipil maka dianggap diancam dengan hukum yang sama. dengan hukum bandingannya yang paling mirip dengan perbuatan itu. Ketentuan tersebut berusaha untuk menghapus hukum pidana adat berikut sanksinya bagi. pribumi dan orang orang timur asing dengan peradilan pidana adat. kecuali hanya diselenggarakan oleh peradilan umum peradilan agama dan peradilan desa. hakim perdamaian desa, Dengan demikian sejak dikeluarkan UU Drt Nomor 1 Tahun 1951 maka hukum pidana adat. sudah tidak mendapat tempat semestinya karena sangat dibatasi dalam politik hukum. NKRI Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria KBPN No 5 Tahun 1999 tentang Pedoman. Penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat disebutkan. a pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh. masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. b Hak ulayat masyarakat hukum adat masih ada apabila. 1 terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya. sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui. dan menerapkan ketentuan ketenuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari. Sumber Perkembangan Hukum Adat,Created By Muhammad Nur Jamaluddin MNJ. www mnj my id,www mnj my id, 2 terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan. hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari hari dan. 3 terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan penguasaan dan penggunaan tanah. ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. 5 Undang undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Hukum adat dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan pengaturan yang sangat. bersentuan langsung dengan masyarakat adat Dalam pasal 5 Undang undang No 5 Tahun. 1960 ditegaskan hukum agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum. adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang. berdasarkan persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang. tercantum dalam undang undang ini dan dengan peraturan undang undang lainnya segala. sesuatu dengan mengindahkan unsur unsur yang bersumber pada hukum agama Dalam. Penjelasan Undang undang disebutkan Hukum adat yang disempurnakan dan disuaikan. dengan kepentingan masyarakat dalam negara modern dan dalam hubungannya dunia. internasional serta sesuai dengan sosialisme Indonesia Ketentuan tersebut merupakan. realisasi dari Tap MPRS II MPRS 1960 Lampiran A Paragraf 402. Hukum adat yang dimaksud adalah adalah bukan hukum adat asli yang senyatanya berlaku. dalam masyarakat adat melainkan melainkan hukum adat yang sudah direkontruksi hukum. adat yang sudah disempurnakan disaneer modern yang menurut Moch Koesnoe. menganggap hukum adat yang ada dalam UUPA telah hilang secara materiil karena. dipengaruhi oleh lembaga lembaga dan ciri ciri hukum barat atau telah dimodifikasikan oleh. sosialisme Indonesia sehingga yang tersisa hanyalah formulasinya bajunya saja. Hukum agraria hanya memberlakukan hal hal tertentu saja daripadanya Pereduksian dapat. dilihat dalam kaitannya dengan kekuasaan negara Adanya Hak Menguasai Negara HMN. merupakan bentuk penarikan ke negara Hak Ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat atas. tanah yang berada di wilayah Indonesia yang kemudian dikontruksi kembali sebagai bentuk. pelimpahan kewenangan negara dalam pelaksanaan dapat dilimpahkan kepada pemerintah di. bawahnya Maka Hak Ulayat dalam masyatakat adat yang semula bersifat mutlak dan abadi. telah direduksi dengan tergantung kepentingan dan ditentukan oleh negara. Sumber Perkembangan Hukum Adat,Created By Muhammad Nur Jamaluddin MNJ.
www mnj my id,www mnj my id, Akibat lebih jauh adalah timbulnya hak atas tanah menurut hukum adat yaitu dengan Hak. Membuka Tanah ontginningrecht yang diberikan oleh ulayat sehingga ia memiliki Hak. Menikmati genotrecht dan memiliki hak terdahulu voorkersrecht atas tanah yang. digarapnya timbulnya hak milik melalui penunjukan rapat desa di Jawa Tengah. pekulen norowito dan Jawa Barat kasikepan kanomeran kacacahan oleh UUPA. direduksi dan disubordinasikan melalui peraturan pemerintah sebagaimana diatur pasal 22. ayat 1 UUPA Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan. Pemerintah,6 Undang undang, Dapat dilihat eksistensi hukum adat dewasa ini melalui dasar yuridis hukum adat yang. terdapat dalam, 1 Pasal 18 B ayat 2 Undang undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 yang berbunyi Negara. mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak. tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan. prinsip negara kesatuan Indonesia yang diatur dalam undang undang. 2 Pasal 28 I ayat 3 Undang undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 yang berbunyi Identitas. budaya dan hak masyarakat tradisonal dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan. 3 Pasal 5 ayat 1 Undang undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang. berbunyi Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali mengikuti dan memahami nilai. nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 4 Pasal 50 ayat 1 Undang undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. yang berbunyi Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga. memuat pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau. sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. 5 Pasal 5 Undang undang No 5 Tahun 1960 Tentang Undang undang Pokok Agraria yang. berbunyi Hukum agraria atas bumi air dan ruang angkasa berdasarkan hukum adat. 6 Pasal 6 ayat 1 Undang undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang. berbunyi Penegakan hak asasi manusia memperhatikan masyarakat hukum adat. Sumber Perkembangan Hukum Adat,Created By Muhammad Nur Jamaluddin MNJ. www mnj my id,www mnj my id,C Menurut Yurisprudensi.
Yurisprudensi berasal dari kata bahasa Latin jurisprudential secara tehnis artinya peradilan. tetap atau hukum Yurisprudensi adalah putusan hakim judge made law yang diikuti hakim lain. dalam perkara serupa asas similia similibus kemudian putusan hakim itu menjadi tetap sehingga. menjadi sumber hukum yang disebut yurisprudensi Yurisprudensi dalam praktik berfungsi untuk. mengubah memperjelas menghapus menciptakan atau mengukuhkan hukum yang telah hidup. dalam masyarakat, Dalam hukum adat yurisprudensi hukum selain merupakan keputusan pengadilan yang telah. menjadi tetap dalam bidang hukum adat juga merupakan sarana pembinaan hukum adat sesuai. cita cita hukum sekaligus dari yurisprudensi dari masa ke masa dapat dilacak perkembangan. perkembangan hukum adat baik yang masih bersifat local maupun yang telah berlaku secara. nasional Perkembangan perkembangan hukum adat melalui yurisprudensi akan memberikan. pengetahuan tentang pergeseran dan tumbuhnya hukum adat melemahnya hukum adat lokal dan. menguatnya hukum adat yang kemudian menjadi bersifat dan mengikat secara nasional. Perkembangan hukum adat melalui yurisprudensi dapat dilacak dalam beberapa hal antara lain. 1 Prinsip Hukum Adat, Hukum adat antara lain bersandarkan pada asas rukun patut laras hal ini ditegaskan dalam. yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3328 Pdt 1984 tanggal 29 April 1986. Dalam Putusan MA RI Nomor 2898 K Pdt 1989 tanggal 19 Nomember 1989 berdasarkan. sengketa adat yang dimbul di Pengadilan Kefamenanu Nusa Tenggara Timur Mahkamah. Agung menegaskan, Dalam menghadapi kasus gugatan perdata yang fondamentum petendi dan petitumnya. berdasarkan pada pelanggaran hukum adat dan penegasan sanksi adat Bila dalam persidangan. penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka hakim harus menerapkan hukum adat. mengenai pasal tersebut yang masih berlaku di daerah bersangkutan setelah mendengar Tetua. adat setempat, Kaidah hukum selanjutnya Penyelesaian pelanggaran hukum adat disamping melalui. gugatan perdata tersebut di atas dapat pula ditempuh melalui tuntutan pidana ig pasal 5 3 b. UU No 1 Drt 1951,Sumber Perkembangan Hukum Adat,Created By Muhammad Nur Jamaluddin MNJ.
www mnj my id,www mnj my id,2 Menguatnya Kedudukan Keluarga Inti Gezin. Golongan masyarakat adat di Indonesia terdiri dari golongan masyarakat patrilineal golongan. masyarakat matrilineal dan golongan masyarakat parental bilateral Dalam. Perkembangannya ternyata semakin kuat dan diakuinya pergeseran system kekeluargaan. dalam masyarakat adat matrilineal dan masyarakat adat matrilineal ke arah system parental. atau bilateral Yurisprudensi tanggal 17 Januari 1959b Nomor 320K Sip 1958 sebagai. a Si istri dapat mewarisi harta pencaharian sang suami yang meninggal dunia. b Anak yang belum dewasa dipelihara dan berada dalam pengampuan ibu. c Karena anak berada dalam pengampuan ibu maka harta kekayaan anak dikuasai dan. diurus oleh ibu,d Kedudukan sama laki dan perempuan. e Menguatnya perlindungan kepada perempuan dalam hukum waris. 1 Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris, Semula menurut hukum adat dalam masyarakat patrilineal anak perempuan bukan. ahli waris Namun dalam perkembangannya diakui oleh yurisprudensi bahwa anak. perempuan sebagai ahli waris almarhum orang tuanya. 2 Kedudukan Janda dalam Hukum Waris, Perkembangan awal seorang janda bukan ahli waris dalam kenyataannya kemudian. janda menjadi menderita sepeninggal suaminya kemudian timbul praktek pemberian. hibah oleh suami kepada istrinya untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan. sosial ekonomi sepeninggal suaminya praktek demikian semakin lama semakin. melembaga Perkembangan hukum adat berikutnya adalah janda sebagai ahli waris. bersama sama dengan anak anak almarhum suaminya Selanjutnya janda sebagai ahli. waris yang kedudukannya sama dengan ahli waris anak Perkembangan selanjutnya. janda sebagai ahli waris kelompok keutamaan yang menutup ahli waris lainnya. Yurisprudensi Putusan MA No 387K Sip 1956 tanggal 29 Okt0ber 1958 Janda dapat. tetap menguasai harta gono gini sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi. Puncaknya adalah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 3190K Pdt 985. tanggal 26 Oktober 1987 janda memiliki hak waris dari harta peninggalan suaminya. dan haknya sederajad dengan anak kandungnya jika tidak memiliki anak ia jadi. penghalang ahli waris saudara suaminya terhadap harta gawan dan harta gono gini. Sumber Perkembangan Hukum Adat,Created By Muhammad Nur Jamaluddin MNJ.
www mnj my id,www mnj my id,3 Prinsip prinsip Jual Beli Tanah. Jual beli tanah sah bila memenuhi syarat terang dan tunai hal ini ternyata secara konsisten. dipegang dalam yurisprudensi tentang jual beli tanah Terang artinya transaksi peralihan hak. atas tanah harus disaksikan oleh Pejabat Umum Tunai artinya jual beli tanah hanya sah bila. berlangsung adanya pembayaran lunas dan penyerahan tanah pada saat yang sama. 4 Prinsip Pelepasan Hak Sebagai Dasar Timbul atau Hilangnya Hak Bukan Daluarsa. Hukum adat tidak mengenal lembaga daluarsa melainkan mengenal apa yang disebut. lembaga pelepasan hak rechsververking artinya bila sebidang tanah dibiarkan maka lama. kelamaan haknya akan menyurut dan puncaknya akan terlepas seiring semakin renggangnya. hubungan fisik antara pemilik dan tanah yang bersangkutan demikian juga sebaliknya. 5 Hukum Pidana Adat, Dalam sistem hukum adat sesungguhnya tidak ada pemisahan hukum pidana dengan hukum. lain sebagaimana sistem hukum barat penjatuhan pidana semata mata dilakukan untuk. menetapkan hukumnya verklaring van recht berupa sanksi adat adatreaktie untuk. mengembalikan hukum adat yang dilanggar Hukum pidana adat mendapat rujukan. berlakunya dalam pasal 5 ayat 3 UU No 1 Drt 1951 Beberapa Yurisprudensi penting. mengenai Hukum pidana adat adalah,a Perbuatan Melawan Hukum. Misalnya PN Luwuk No 27 Pid 1983 mengadili perkara hubungan kelamin di luar. perkawinan hakim memutus terdakwa melanggar hukum yang dihupo di wilayah banggai. Sulawesi Tengah berdasarkan unsur pidana dalam pasal 5 ayat 3 sub b UU Drt 1 drt 1951. yang unsurnya adalah, Unsur pertama suatu perbuatan melanggar hukum yang hidup. Unsur kedua perbuatan pelanggaran tersebut tidak ada bandingannya dalam KUHP. Unsur ketiga perbuatan pelanggaran tersebut masih tetap berlaku untuk kaula kaula dan. oarng orang yang bersangkutan, Putusan PT Palu No 6 Pid 1984 tanggal 9 April 1984 menguatkan putusan PN Luwuk.
dengan menambahkan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang. menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana hakim memutuaskan terdakwa. telah melakukan kejahatan bersetubuh dengan seorang wanita di luar nikah Mahkamah. Agung dengan putusan No 666K Pid 1984 tanggal 23 februari 1985 perbuatan yang. dilakukan terdakwa dikatagorikan sebagai perbuatan zinah menurut hukum adat. Sumber Perkembangan Hukum Adat,Created By Muhammad Nur Jamaluddin MNJ. www mnj my id,Halaman 10,www mnj my id, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 3898K Pdt 1989 tanggal 19 Nopember 1992. mengenai pelanggaran adat serupa di daerah Kafemenanu mamun diajukan secara. perdata dengan gugatan intinya Jika dua orang dewasa melakukan hubungan kelamin. atas dasar suka sama suka yang mengakibatkan di perempuan hamil dan si laki laki tidak. bertanggung jawab atas kehamilan tersebut harus ditetapkan suatu sanksi adat berupa. pembayaran belis biaya atau mas kawin dari pihak laki laki kepada pihak perempuan di. kenal dengan nama Pualeu Manleu, b Perbuatan Melanggar Hukum Adat Logika Sanggraha di Bali. Dalam perkara Nomor 854K Pid 1983 tanggal 30 Oktober 1984 Menurut Mahkamah. Agung seorang laki laki yang tidur bersama dengan seorang perempuan dalam satu kamar. dan pada satu tempat tidur merupakan bukti petunjuk bahwa laki laki tersebut telah. bersetubuh dengan wanita itu Berdasarkan keterangan saksi korban dan adanya bukti. petunjuk dari para saksi saksi lainnya terdakwa telah bersetubuh dengan saksi korban. sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider, Mengenai dakwaan primer Mahkamah Agung berpendirian bahwa dakwaan ini tidak. terbukti dengan sah karena unsur barang dalam pasal 378 KUHP tidak terbukti de gan. sah dan meyakinkan dengan demikian maka terdakwa harus dibebaskan datri dakwaaan. primer ex pasal 378 KUHP Berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung dalam. diktum putusannya berbunyi,1 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer.
2 Menyatakan terdakwa bersaklah terhadap dakwaan subsider melakukan tindak pidana. adat Logika Sanggraha, 3 Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dua bulan. Hukum adat pidana Logika Sanggraha di Bali Peswara Bali merupakan suatu perbuatan. seorang pria yang memiliki unsur unsur,1 bersetubuh dengan seorang gadis. 2 Gadis tersebut menjadi hamil karenanya, 3 Pria tersebut tidak bersedia mengawini gadis tersebut sebagai istrinya yang sah. Putusan Pengadilan negeri Mataram NO 051 Pid Rin 1988 tanggal 23 Maret 198854. Pengadilan mempertimbangkannnya telah menyebut pelanggaran terhadap hukum adat. delik Nambarayang atau Nagmpesake,Sumber Perkembangan Hukum Adat. Created By Muhammad Nur Jamaluddin MNJ,www mnj my id.
Halaman 11,www mnj my id, MA RI Nomor 481 K Pid 1986 tanggal 31 Agustus 1989 dari PN Ende Problematika. organ tubuh wanita55 beberapa kali diterapkan ketentuan pasal 378 KUHP menempatkan. organ tubuh peremuan sebagai barang Solusinya diterapkan pasal 5 3 b Undang undang. Drt Nomor 1 Tahun 1951 LN Nomor 9 Tahun 1950 tanggal 13 Januari 1951 Dalam kasus. serupa di pengadilan Negeri Medan Nomor 571 KS 1980 tanggal 5 Maret 1980 pernah. diterapkan ketentuan pasal 378 KUHP dan dikuatkan oleh PT Nomor 144 Pid 1983. tanggal 8 Agustus 1983 Barang ditafsirkan secara luas sehingga barang termasuk juga. jasa Barang sesuatu yang melekat bersatu pada diri seseorang kemaluan juga termasuk. pengertian barang yang dalam bahasa Tapanuli dikenal dengan Bonda yang artinya. barang yang tidak lain adalah kemaluan Sehingga bilama seorang gadis menyerahkan. kehormatannya kepada pria maka samalah artinya gadis tersebut menyerahkan barang. kepada pri tersebut Dengan penafsiran secara luas tersebut maka telah terpenuhi unsur. barang dalam pasal 378 KUHP Dalam praktek kemudian banyak diikuti penegak hukum. jaksa Untuk menjerat seorang pria yang berhasil menyetubuhi gadis yang akan dikawini. tetapi akhirnya pria ingkar janji dan gadis menjadi korban yang merana seumur hidup. Dalam putusan MA RI Nomor 61 K Pid 1988 tanggal 15 Maret 199056 berdasarkan. perkara yang diputus pengadilan Negeri Pamekasan penyelesaian tidak dapat. menggunakan ketentuan pasal 378 KUHP melainkan dengan melalui jalur delik adat zina. ex pasal 5 3 sub bUndang undang Drt Nomor 1 Ytahun 1951 yang ada bandingannya. dalam KUHP yaitu pasal 381 KUHP sehingga pria si pelaku dapat dipidana Sikap MA. RI terhadap persoalan tersebut sejak putusannya Nomor 93K Ke 1976 menjadi. yurisprudensi tetap, Penerapan delik pasal 293 KUHP Pria yang ingkar janji kawin MA menyatakan terdakwa. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan. Penyesatan dengan sengaja membujuk seorang yang belum dewasa untuk melakukan. perbuatan cabul padahal tentang belum cukup umurnya itu dihitung selayaknya harus. Sumber Perkembangan Hukum Adat,Created By Muhammad Nur Jamaluddin MNJ. www mnj my id,Halaman 12,www mnj my id, Dalam Kasus ini ada beberapa hal yang patut dicatat. a Bahwa batasan umur belum dewasa Mahkamah Agung tetap berpendirian seperti. putusan sebelumnya gadis yang belum mencapai umur 21 tahun dalam kasus ini. gadis tersebut berumur 20 tahun, b Unsur membujuk dalam kasus ini berupa Janji terdakwa untuk mengawini gadis.
setelah keinginanya bersetubuh tercapai tidak ditepainya. c Kualifikasi dirumuskan oleh judex factie pertama maupun banding dengan kata. kata perempuan yang belum dewasa sedangkan MARI merumuskan seorang. yang belum dewasa, d Diktum Putusan PT dijumpai perumusan hukuman Pidana penjara selama 2 5 tahun. dua setengah tahun Menururt psal 27 KUHP dengan menyebut banyaknya hari. bulan dan tahun maka seharusnya dua tahun enam bulan. Sumber Perkembangan Hukum Adat,Created By Muhammad Nur Jamaluddin MNJ.


Related Books

TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi PANITIA PELATIHAN KESEKRETARIATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG 2009 . 1 TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*) Oleh Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH. **) DARI perspektif perkembangan hukum, mula-mula hukum dalam masyarakat lahir dari hukum adat. Tradisi merupakan sumber hukum satu-satunya atau pada ...

BEYOND TRAFFIC - US Department of Transportation

BEYOND TRAFFIC US Department of Transportation

Smart Columbus will demonstrate our technology solutions in four distinct districts ..... 5 Figure A-1. The four core enabling systems support the Smart Columbus Vision and lay the

I Mechanics of Composite Materials: Past, Present, and Future

I Mechanics of Composite Materials Past Present and Future

MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS: PAST, PRESENT, AND FUTURE Christos C. Chamis National Aeronautics and Space Administration Lewis Research Center

PROCESSING OF LOW-GRADE NICKEL BEARING LATERITES

PROCESSING OF LOW GRADE NICKEL BEARING LATERITES

visok pritisok so sulfurna kselina. Nasporoti ovie spomnati metodi, postojat golem broj na obidi za razvoj na postapki kako alternativni procesi koi vklu~uvaat: Lu`ewe so azotna kiselina; Lu`ewe so halogenidi, osobeno procesot na Segregacija i drugo. 1. Introduction In the meantime none of these progressed past the bench or pilot plant

Policy Women and Smallholder Brief Ghana

Policy Women and Smallholder Brief Ghana

2 Women and Smallholder Agriculture in Ghana 1 Ghana Statistical Service (2014) Newsletter Quarterly Gross Domestic Product (QGDP) First Quarter 2014. Women and Smallholder Agriculture in Ghana 3 utilization and marketing of the produce through regional officers and other stakeholders. As one of the seven Technical Directorates of MoFA, WIAD is also responsible for gender mainstreaming of all ...

Minerals And Mining (General) Regulations, 2012 (L.I. 2173)

Minerals And Mining General Regulations 2012 L I 2173

(1) A mine Support Service provider, a holder of a mineral right or a licence to export or deal in minerals shall procure goods and services with Ghanaian content to the maximum extent possible and consistent with safety, efficiency and economy. (2) A mine Support Service provider, a holder of a mineral right or a licence to export or deal in

BENCHMARKING THE TAX SYSTEM IN LIBERIA

BENCHMARKING THE TAX SYSTEM IN LIBERIA

Operations and Mr. Edwin F. Kendema, Assistant Commissioner for Customs Business Operation for their useful contributions and the patience they have shown to responding to our detailed queries and also for accompanying us to the major customs operational sites, in spite of their busy schedule.

MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS - gbv.de

MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS gbv de

MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS SECOND EDITION ROBERT M. JONES Professor Emeritus of Engineering Science and Mechanics Virginia Polytechnic Institute and State ...

Minerals and Mining Act - Natural Resource Governance ...

Minerals and Mining Act Natural Resource Governance

Minerals and Mining Act, 2006 Act 703 65. Offence and penalties under sections 62 to 64 66. Powers of search and arrest Surrender, suspension and cancellations of mineral rights 67. Surrender of mineral rights 68. Suspension and cancellation of mineral right 69. Suspension or cancellation of mining lease or restricted mining lease 70. Vesting ...

Grade 10 Drafting Design Technology (20G)

Grade 10 Drafting Design Technology 20G

individuals in the development of Grade 10 Drafting Design Technology (20G): A ... Architectural Design ... complete some of the required drawing principles or how to ...