Petunjuk Teknis-Books Download

PETUNJUK TEKNIS
27 Mar 2020 | 3 views | 0 downloads | 20 Pages | 363.61 KB

Share Pdf : Petunjuk Teknis

Download and Preview : Petunjuk Teknis


Report CopyRight/DMCA Form For : Petunjuk Teknis



Transcription

KATA PENGANTAR, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14 dan. Pasal 15 ayat 1 mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas. keprofesionalannya guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan. hidup minimum Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut meliputi. gaji pokok tunjangan yang melekat pada gaji dan penghasilan lainnya yang. diberikan dengan prinsip penghargaan atas prestasi Salah satu bentuk. penghasilan lainnya adalah pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional STF bagi. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil GBPNS Sasaran Program STF adalah guru. bukan PNS yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan. yang diselenggarakan oleh masyarakat dan memenuhi persyaratan sesuai. peraturan perundang undangan, Pada tahun 2015 penyaluran subsidi tunjangan fungsional bagi guru bukan. PNSjenjang SD SDLBdan SMP SMPLBdibayarkan melalui Direktorat P2TK Dikdas. yang dananya dialokasikan dalam DIPA tahun anggaran 2015. Mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran subsidi tunjangan. fungsional tidak hanya dilakukan secara manual tetapi juga dengan sistem digital. dapodik Pemberkasan dengan cara sistem digital dilakukan secara online. melalui dapodik yang harus diisi dan diperbarui updated secara terus menerus. oleh guru di sekolah masing masing, Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi Direktorat P2TKDikdas Dinas. pendidikan provinsi Dinas pendidikan kabupaten kota dan para pemangku. kepentingan dalam pelaksanaan program pembayaran subsidi tunjangan. fungsional bagi guru, Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam. penyusunan Petunjuk Teknis ini,DAFTAR ISI,KATA PENGANTAR i.
DAFTAR ISI ii,BAB IPENDAHULUAN 1,A Latar Belakang 1. B Dasar Hukum 2,C Tujuan 3,D Ruang Lingkup 3,E Sasaran 4. BAB II SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL 5,A Pengertian 5. B Besaran 5,C Sumber Dana 5,D Kriteria Guru Penerima 5. BAB III MEKANISME PEMBAYARAN 7,A Penetapan dan Pendistribusian Kuota 7.
B Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Subsidi Tunjangan Fungsional 7. C Tahapan Penyaluran 10,D Penghentian Pemberian STF 10. E Koordinasi dan Sosialisasi 11,F Pengelolaan Program 11. G Jadwal Pelaksanaan Program 13,BAB IV PENGENDALIAN PROGRAM 14. A Pengawasan 14,B Pelaporan 15,C Sanksi 15,BAB V PENUTUP 16. PENDAHULUAN,A Latar Belakang, Undang undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen secara tegas.
menyatakan bahwa guru sebagai tenaga profesional berfungsi meningkatkan. martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan. mutu pendidikan nasional, Untuk mewujudkan fungsi peran dan kedudukan tersebut guru perlu. memiliki kualifikasi akademik kompetensi dan sertifikat pendidik yang sesuai. dengan standar pendidik Guru yang profesional akan menghasilkan proses. dan hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia. yang cerdas dan kompetitif yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada. Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia sehat berilmu cakap kreatif mandiri. serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Strategi untuk mewujudkan fungsi peran dan kedudukan guru Pemerintah. melakukan berbagai kebijakan peningkatan profesionalisme guru dan. peningkatan kesejahteraan guru Salah satunya adalah pemberian subsidi. tunjangan fungsional STF bagi guru bukan pegawai negeri sipil GBPNS. jenjang pendidikan dasar yang dananya dialokasikan pada Direktorat P2TK. Secara umum pemberian STF kepada GBPNS bertujuan untuk meningkatkan. kesejahteraan guru sehingga penghasilan yang diterima sebagai GBPNS dapat. digunakan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya serta sebagai. penghargaan kepada guru yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik. Secara khusus pemberian STF kepada GBPNS bertujuan untuk. 1 Memotivasi GBPNS untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja. secara profesional dalam melaksanakan tugas di sekolah. 2 Mendorong GBPNS untuk fokus melaksanakan tugas sebagai pendidik. pengajar pembimbing pengarah pelatih penilai dan pengevaluasi peserta. didiknya dengan sebaik baiknya, 3 Memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan GBPNS. Berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri. Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 14 Desember 2012 menyepakati bahwa. semua kegiatan dekonsentrasi ditarik ke pusat kecuali kegiatan yang sesuai. dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan di dinas. pendidikan provinsi yaitu perencanaan koordinasi sosialisasi pengawasan. dan evaluasi dan monitoring, Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah mengambil kebijakan mulai. tahun 2013 anggaran subsidi tunjangan fungsional bagi guru bukan PNS. jenjang pendidikan dasar dialokasikan pada dana APBN Direktorat P2TK. Dikdas Untuk kelancaran pelaksanaan programsubsidi tunjangan fungsional. tersebut perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Tunjangan. Fungsional bagi GBPNS Jenjang Pendidikan Dasar,B DasarHukum. 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3 Undang UndangNomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan. Pendidikan, 5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan. Penyelenggaraan Pendidikan, 7 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas. Fungsi Kementerian Negara dan Eselon I sebagaimana diubah dengan. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010, 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang. Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Guru yang diangkat dalam Jabatan. Pengawas Satuan Pendidikan, 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang. Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal yang Menangani Pembinaan. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan. Anak Usia Dini Non formal dan Informal Direktorat JenderalPendidikan. Dasar serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Untuk. Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru Tunjangan. Khusus dan Subsidi Tunjangan Fungsional, 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan. Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri. Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan. Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan. Kebudayaan, Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian STF.
bagi GBPNS yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan. pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan memenuhi. persyaratan sesuai peraturan perundang undangan,D RuangLingkup. Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini adalah kriteria guru. penerima STF mekanisme penetapan penerima pengelolaan program. mekanisme penyaluran STF pembatalan pemberian STF jadwal pelaksanaan. pengendalian pengawasan dan pelaporan, Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan. 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,2 Kementerian Keuangan. 3 Badan Pemeriksa Keuangan,4 Badan Kepegawaian Daerah. 5 Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, 6 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bagian.
Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah pada dinas pendidikan. Provinsi Kabupaten Kota,7 Badan Pengawas Daerah Inspektorat Daerah. 8 Satuan Pendidikan dan guru,9 Instansi terkait lainnya. SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL,A Pengertian, Program subsidi tunjangan fungsional STF adalah program pemberian. subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil GBPNS yang diangkat oleh. penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh. masyarakat dan melaksanakan tugas mendidik mengajar membimbing. mengarahkan melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik serta. memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang undangan. Besaran STF sebesar Rp 300 000 tiga ratus ribu rupiah per orang per bulan. dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir. dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008,C Sumber Dana. Sumber dana untuk pembiayaan program STF guru berasal dari APBN Tahun. Anggaran 2015 yang dialokasikan dalam DIPA Direktorat P2TK Dikdas Tahun. Anggaran 2015,D Kriteria Guru Penerima, Subsidi Tunjangan Fungsional diberikan kepada guru bukan PNS yang diangkat.
oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan. oleh masyarakat,Kriteria guru penerima STF adalah sebagai berikut. 1 Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan NUPTK. 2 Diprioritaskan kepada guru yang memiliki jam mengajar lebih dari 24 jam. tatap muka per minggu dan diangkat sebelum berlakunya Undang Undang. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan mengajar pada satuan. pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dibuktikan dengan. Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh penyelenggara. pendidikan, 3 Diutamakan bagi guru yang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan. kualifikasi akademiknya dan dibuktikan dalam sistem data pokok. pendidikan Dapodik atau melalui surat keterangan dari kepala sekolah. dan telah diverifikasi disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kabupaten Kota, 4 Diprioritaskan kepada guru dalam jabatan yang berkualifikasi S 1 D IV atau. Guru dalam jabatan yang sedang mendapat kesempatan peningkatan. kualifikasi akademik ke S 1 D IV, 5 Guru yang dimaksud pada angka 2 di atas yang telah mendapatkan. tunjangan fungsional dari pemerintah daerah masih memungkinkan untuk. mendapatkan subsidi tunjangan fungsional, 6 Guru dalam jabatan bukan PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik.
MEKANISME PEMBAYARAN,A Penetapan dan Pendistribusian Kuota. 1 Guru yang termasuk sebagai nominasi penerima subsidi tunjangan. fungsional adalah semua guru yang datanya valid dalam Dapodikdas. 2 Pemerintah menentukan kuota nasional tahun 2015 bagi guru jenjang. pendidikan dasar sebanyak 59 916 orang Kuota nasional akan. didistribusikan menjadi kuota kab kota secara proporsional berdasarkan. nominasi penerima subsidi tunjangan fungsional, 4 Penentuan nominasi penerima subsidi tunjangan fungsional berdasarkan. data guru yang sudah valid pada Dapodikdas per tanggal 18 Maret 2015. sesuai dengan kriteria dan skala prioritas yang ditetapkan dalam Petunjuk. Teknis ini dengan mempertimbangkan kesesuaian jumlah guru dengan. kebutuhan guru di tingkat satuan pendidikan, 5 Dinas Pendidikan Kabupaten Kota diberi hak untuk membatalkan nominasi. subsidi tunjangan fungsional apabila guru guru bersangkutan tidak. memenuhi syarat secara online melalui aplikasi SIM Tunjangan dalam. waktu 7 tujuh hari kalender setelah ditentukan nominasi penerima subsidi. tunjangan fungsional, 6 Setelah melewati batas waktu 7 tujuh hari sejak ditentukannya nominasi. penerima subsidi tunjangan fungsional Pemerintah akan menetapkan. penerima subsidi tunjangan fungsional berdasarkan urutan prioritas sesuai. dengan kuota yang diterima oleh masing masing kabupaten kota. B Mekanisme Pembayaran Subsidi Tunjangan Fungsional. 1 Pemerintah menentukan kuota calon subsidi tunjangan fungsional. berdasarkan data penerima subsidi tunjangan fungsional tahun anggaran. 2015 untuk masing masing kabupaten kota sesuai dengan kriteria yang. ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini, 2 Pemerintah menentukan nominasi penerima subsidi tunjangan fungsional.
berdasarkan data guru yang sudah valid pada dapodikdas. 3 Pemerintah menetapkan calon guru penerima subsidi tunjangan fungsional. paling lambat tanggal 25 Maret 2015 secara online melalui aplikasi SIM. Tunjangan setelah Kabupaten Kota melakukan verifikasi calon penerima. subsidi tunjangan fungsional sesuai kuota yang diberikan. 4 Sebelum penerbitan SK penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi. akademik ke S 1 D IV guru dapat melihat kelengkapan data dan atau. persyaratan untuk menerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi. akademik ke S 1 D IV pada situs,a http 223 27 144 195 8081. b http 223 27 144 195 8082,c http 223 27 144 195 8083. d http 223 27 144 195 8084,e http 223 27 144 195 8085. Jika ada persyaratan yang kurang Guru dapat melengkapi melalui sistem. dapodik di sekolah masing masing, 5 Direktorat P2TK Dikdas menerbitkan SK penerima subsidi tunjangan. fungsional bagi guru calon penerima subsidi tunjangan fungsional yang. memenuhi syarat satu kali dalam satu tahun, 6 Berdasarkan SK penerima subsidi tunjangan fungsional Direktorat P2TK.
Dikdas menyiapkan berkas SPP dan SPM untuk diajukan ke Kantor. Perbendaharaan Kas Negara KPPN Pembayaran dilakukan melalui 2. 7 KPPN menelaah dan menerbitkan surat perintah pencairan dana SP2D. Selanjutkan SP2D tersebut dikirimkan ke Direktorat P2TK Dikdas sebagai. Bukti Penyaluran dana, 8 Apabila terjadi kesalahan data yang menyebabkan terjadinya retur maka. akan diselesaikan sesuai peraturan perundang undangan. Mekanisme proses pelaksanaan pembayaran subsidi tunjangan fungsional. secara keseluruhan dijelaskan dalam gambar 1,C Tahapan Penyaluran. Berdasarkan mekanisme di atas jadwal penyaluran subsidi tunjangan. fungsional dilaksanakan 2 tahap,1 tahap 1 paling lambat akhir bulan April 2015. 2 tahap 2 paling lambat akhir Juni 2015,D PenghentianPemberian STF. Pembayaran STF dapat dihentikan oleh Direktorat P2TK Dikdas apabila guru. memenuhi satu atau lebih ketentuan di bawah ini,1 tidak memenuhi kriteria penerima STF.
2 meninggal dunia,3 mencapai batas usia pensiun, 4 mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri. 5 diangkat sebagai CPNS,6 telah mendapatkan tunjangan profesi. 7 mutasi ke jabatan selain guru,8 melanggar sumpah dan janji jabatan. 9 dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum. 10 tidak melaksanakan meninggalkan tugas selama 1 satu bulan secara. berturut turut tanpa keterangan, 11 merangkap sebagai eksekutif yudikatif atau legislatif. Setelah mendapat laporan dari dinas pendidikan kabupaten kota provinsi. E Koordinasi dan Sosialisasi, 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat P2TK Dikdas.
melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan pemberian subsidi. tunjangan fungsional dengan dinas pendidikan kabupaten kota provinsi. sesuai dengan kewenangannya, 2 Dinas pendidikan provinsi melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan. dinas pendidikan kabupaten kota untuk pelaksanaan implementasi. kebijakan pemberian subsidi tunjangan fungsional dengan narasumber dari. Direktorat P2TK Dikdas Agenda koordinasi dan sosialisasi adalah. penyampaian kebijakan Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud. a Pemberian subsidi tunjangan fungsional, b Informasi kuota dan kriteria calon penerima subsidi tunjangan. fungsional, c Mekanisme pembayaran subsidi tunjangan fungsional. d Penyusunan jadwal pelaksanaan pendataan dan pemberian subsidi. tunjangan fungsional,F Pengelolaan Program,1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat P2TK Dikdas. menetapkan kebijakan strategi pelaksanaan pemberian STF guru sebagai. a Mengelola database guru penerima tunjangan berbasis digital. b Menentukan kuota kabupaten kota secara proporsional berdasarkan.


Related Books

PETUNJUK TEKNIS INSTALASI DAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM ...

PETUNJUK TEKNIS INSTALASI DAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM

2 Petunjuk Teknis Instalasi dan Penggunaan Aplikasi SISMADAK BAB I TENTANG SISMADAK Aplikasi SISMADAK atau Sistem Manajemen Dokumen Akreditasi merupakan aplikasi alat bantu yang diperuntukkan bagi Rumah Sakit yang mengikuti program Akreditasi yang diselenggarakan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). SISMADAK berguna bagi RS dalam

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN ...

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur disusun dan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, yang pada pasal 59 (1) menyatakan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DANA ...

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DANA

peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan

PETUNJUK TEKNIS - WordPress.com

PETUNJUK TEKNIS WordPress com

Informal (Ditjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini. Meskipun selama ini berbagai kebijakan yang terkait dengan pembinaan PAUD telah ditetapkan dan disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, namun pada kenyataannya dari 28,8 juta anak usia 0-6 tahun pada akhir tahun 2009, yang

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan ...

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

peraturan . kepala lembaga ilmu pengetahuan indonesia . nomor 06/e/2009 . tentang . petunjuk teknis jabatan fungsional peneliti . kepala lembaga ilmu pengetahuan ...

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR l~ TAHUN 2016 ...

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR l TAHUN 2016

bupatimusibanyuasin peraturan bupati musi banyuasin nomor l~ tahun 2016 tentang petunjuk teknis pertanggungjawaban kegiatan bantuan operasional kesehatan (bok) dengan rahmattuhanyangmahaesa

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan

Pustakawan Tingkat Terampil/ Keterampilan dan Pustakawan ... Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA - Jabatan Fungsional

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Jabatan Fungsional

1 salinan peraturan kepala lembaga ilmu pengetahuan indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional peneliti dengan rahmat tuhan yang maha esa

SISTEM PERENCANAAN - forda-mof.org

SISTEM PERENCANAAN forda mof org

perencanaan yang disusun kompatibel dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Dalam pemanfaatannya buku ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan buku Pedoman atau Petunjuk Teknis bagi institusi penyelenggara pengelolaan DAS. Dengan tersusunnya buku ini, disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ...

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah; b. bahwa agar pengalokasian dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan tujuan dan sasaran perlu petunjuk teknis; c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan ...

PETUNJUK TEKNIS - Kementerian Pertanian

PETUNJUK TEKNIS Kementerian Pertanian

berdasarkan analisis tanah/jaringan tanaman serta 3) berdasarkan perlakuan petani. Perlakuan petani diberi pupuk kandang setiap 6 bulan dan pupuk kimia setiap 3 (tiga) bulan sekali. -Metode penentuan dosis pupuk berdasarkan perkiraan jumlah buah yang dipanen yaitu 3 % dari total bobot buah tiap pohon dalam bentuk NPK (3:1:2) bersama pupuk ...

SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR ...

SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

3 lampiran peraturan direktur jenderal pendidikan dasar nomor 105/c/kep/ln/2014 tanggal 25 juli 2014 tentang petunjuk teknis kerja sama penyelenggaraan dan ...

PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

Format 1.13 Berita Acara Serah Terima Dokumen LPJ Format 1.14 Berita Acara Serah Terima dari KSM ke Satker Format 1.15 Berita Acara Serah Terima dari Satker ke Pemda Kab/Kota Format 1.16 Berita Acara Serah Terima dari Pemda Kab/Kota ke KPP . FORMAT PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (SANIMAS) Lampiran 1 1 - 2 Tabel 1.1 Ketentuan Pelaksanaan Program Sanimas Reguler No ...

Bantuan Operasional Kesehatan

Bantuan Operasional Kesehatan

v menteri kesehatan republik indonesia peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 210/menkes/per/i/2011 tentang petunjuk teknis bantuan operasional kesehatan

KATA PENGANTAR Peraturan bersama menteri pendidikan ...

KATA PENGANTAR Peraturan bersama menteri pendidikan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS 1 ... menteri dalam negeri, menteri keuangan, ... evaluasi, pembinaan dan ...

PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN LEPTOSPIROSIS

PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN LEPTOSPIROSIS

habitat tikus ditempat pemukiman, daerah persawahan dan lahan bergambut serta air tergenang yang dicemari oleh urine tikus yang mengandung kuman Leptospira. Hewan-hewan yang menjadi sumber penularan Leptospirosis adalah rodent (tikus), babi, sapi, kambing, domba, kuda, anjing, kucing, serangga, burung,

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 828/MENKES/SK/IX/2008 ...

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 828 MENKES SK IX 2008

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 828/MENKES/SK/IX/2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ...

PETUNJUK TEKNIS - kemkes.go.id

PETUNJUK TEKNIS kemkes go id

2014 tcntang Tenaga Keschatan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara ... Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruen Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1290); 9. M Peraruran enteri Kesehatan ...

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PROGRAM BEASISWA SANTRI ...

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PROGRAM BEASISWA SANTRI

berkontribusi memberdayakan para santri melalui PBSB, utamanya perguruan tinggi mitra dan pondok pesantren saya mengucapkan terimakasih yang sebanyak?banyaknya. Semoga Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Tahun 2016 ini dapat menjadi acuan bagi pengelolaan pada tahun 2016.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN ...

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN

Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN MUTU PROGRAM DAN/ATAU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT 23 Format Laporan 02 LAPORAN HASIL PEMETAAN MUTU KEPADA KEPALA DINAS

Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah ...

Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah

Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui ... buku ini, maka Lampiran-lampiran dipisahkan dari Buku Petunjuk Teknis. 6

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI ...

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

19A Tahun 2005 pasal 22 menyatakan bahwa Petunjuk Teknis (Juknis) ... a. Teknisi Litkayasa berkewajiban menjadi mitra peneliti dan perekayasa

Penggunaan Alat-Alat Meteorologi dan Perhitungan Indeks ...

Penggunaan Alat Alat Meteorologi dan Perhitungan Indeks

Buku pedoman / petunjuk praktis ini sebagian besar kumpulan dari petunjuk teknis yang pernah dibuat oleh Badan Meteorologi dan Geofisika untuk pengamatan Cuaca baik di Stasiun Meteorologi maupun Stasiun Klimatologi serta Stasiun Meteorologi Pertanian yang memuat cara pengamatan dan pencatatan hasil saat pengisian form.

PENGGABUNGAN PETUNJUK TEKNIS DAN RALAT PETUNJUK TEKNIS ...

PENGGABUNGAN PETUNJUK TEKNIS DAN RALAT PETUNJUK TEKNIS

4. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. 5. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya. 6. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan ...

PETUNJUK TEKNIS - Bappenas

PETUNJUK TEKNIS Bappenas

Program Dukungan Manajemen dan tugas teknis lainnya Kementerian PPN Bappenas. c. Menyusun usulan rencana anggaran program SPIRIT berdasarkan Unit Cost yang ada di dalam POM SK ketua PCU tentang indeks biaya hidup dan Satuan Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). d. Menyampaikan usulan anggaran kepada Biro ...

BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN DIREKTUR ...

BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN DIREKTUR

Surveillance Alat Kesehatan yang telah selesai sebelumnya. Diharapkan, dengan terbitnya Juknis Surveillance ini, semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dibidang alat kesehatan secara bersama sama dapat melaksanakan pengamanan terhadap alkes yang beredar dipasaran sesuai dengan fungsinya masing-masing. Petunjuk teknis serveillance memuat ...

PETUNJUK TEKNIS LATIHAN PEMIMPIN REGU

PETUNJUK TEKNIS LATIHAN PEMIMPIN REGU

menyusun Tim pengawasan, penelitian dan evaluasi yang termasuk dalam struktur Panitia pusat penyelenggara, dijadikan sebagai salah satu lembaga yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Kwartir Pusat dan Ketua panitia penyelenggara Bina Prestasi Pemimpin Regu Pengenal 2019, dan Lomba Pengenal Berprestasi 2019.

PETUNJUK PELAKSANAAN SUBBIDANG JALAN

PETUNJUK PELAKSANAAN SUBBIDANG JALAN

Pembinaan Jalan Umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan desa serta jalan kota. Petunjuk Teknis Subbidang Jalan disusun untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pelaksanaan DAK, mulai dari proses perencanaan dan pemrograman,

Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008 - WordPress.com

Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008 WordPress com

Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2010. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2010 Tim Penyusun Prof. Dr. Muchlas Samani (Direktur Ketenagaan ...

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN

iv Petunjuk Teknis Sertifikasi Guru untuk Guru Tahun 2009 Petunjuk Teknis Sertifikasi Guru untuk Guru Tahun 2009 v DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR Iii DAFTAR ISI v DAFTAR LAMPIRAN vi BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Dasar Hukum 2 C. Tujuan 3 D. Sasaran 3