Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah -Books Download

Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah
15 Feb 2020 | 11 views | 0 downloads | 120 Pages | 3.77 MB

Share Pdf : Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah

Download and Preview : Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah


Report CopyRight/DMCA Form For : Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah



Transcription

DAFTAR ISI,Daftar Isi,BAB I Pendahuluan 4,A Latar Belakang 4. B Tujuan 5,C Ruang Lingkup 5,BAB II Dekonsentrasi PROPER 2012 6. BAB III Tahap Persiapan 9,A Penyusunan Tim Pelaksana PROPER 9. B Penguatan Kapasitas 9,C Sosialisasi 10,BAB IV Inspeksi Lapangan dan Supervisi 11. A Pengumpulan Data Awal 11,B Pelaksanaan Inspeksi 11.
C Penyusunan Laporan Inspeksi 13,D Supervisi 14,BAB V Pemeringkatan 16. A Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER 16. Rapor Sementara,B Pemberitahuan Hasil Peringkat Sementara 17. C Sanggahan Klarifikasi 18,D Review hasil sanggahan oleh Dewan PROPER 19. BAB VI Peningkatan Kapasitas Kabupaten Kota 20,BAB VII Jadual Kegiatan Proper 2012 21. BAB VIII Evaluasi dan Pelaporan 23,KATA PENGANTAR, Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT Petunjuk Teknis.
Kegiatan Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3. Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER Tahun. 2012 dapat kami susun tepat pada waktunya, Dalam rangka menjawab pengelolaan lingkungan yang lebih baik Deputi. Pengendalian Pencemaran Lingkungan mengupayakan perencanaan program dan. kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Pengelolaan Kualitas Air. dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER dapat dilaksanakan secara. terarah dan terukur oleh Pemerintah Provinsi sesuai sasaran kinerja Kementerian. Lingkungan Hidup, Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi dalam. melaksanakan kegiatan dekonsentrasi di daerah dalam upaya meningkatkan ketaatan. perusahaan terhadap lingkungan hidup dan menjaga agar pencemaran lingkungan. hidup dapat dicegah sejak dini, Akhir kata kami berharap Petunjuk Teknis ini bermanfaat bagi para pihak dalam. mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan demi terwujudnya pembangunan yang. berkelanjutan Saran dan masukan terhadap Petunjuk Teknis ini akan sangat. bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PROPER,Jakarta 5 Desember 2011. Deputi MENLH Bidang,Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
M R Karliansyah,PENDAHULUAN,A Latar belakang, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan. Pemerintahan di Indonesia pada hakekatnya dimaknai sebagai bentuk kepedulian. Pemerintah Pusat terhadap Daerah melalui pendelegasian kewenangan yang dimiliki. dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah agar. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan adalah untuk. mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah sebagaimana dimaksud dalam. konsideran Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta. penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Kabupaten Kota telah menetapkan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi. Kewenangan Pemerintah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota. berdasarkan kriteria eksternal akuntabilitas dan efisiensi. Dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup Menteri. memandang perlu untuk menyelenggarakan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup. kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah, Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat meningkatkan. kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjunjung pencapaian. sasaran prioritas nasional yang termuat dalam Program Pengelolaan Sumberdaya. Alam dan Lingkungan Hidup yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama. meningkatnya pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi. menurunnya pencemaran lingkungan pada air udara sampah dan limbah B3. memastikan penghentian kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai DAS. tersedianya kebijakan di bidang perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak. perubahan iklim dan meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan. lingkungan hidup, Pengawasan pengendalian pencemaran air dan udara serta limbah B3 melalui. mekanisme PROPER merupakan satu dari Program Nasional yang dilaksanakan. secara dekonsentrasi Untuk menstandarkan pelaksanaan dekonsentrasi tersebut perlu. disusun petunjuk teknis yang akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah. SKPD Provinsi dalam melaksanakan lingkup penyelenggaraan dekonsentrasi bidang. lingkungan hidup, Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi institusi. pengelola lingkungan hidup tingkat Provinsi dalam melaksanakan tugas. dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Pengelolaan Kualitas. Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER. C Ruang Lingkup, Petunjuk teknis dekonsentrasi ini memuat langkah langkah dan standar teknis.
pelaksanaan PROPER di Provinsi Petunjuk teknis terdiri dari BAB I Pendahuluan. yang menjelaskan mekanisme umum Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan. Pengelolaan Limbah B3 Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui. PROPER BAB II Mekanisme Pelaksanaan Proper Dekonsentrasi 2012 BAB III. menjelaskan tentang langkah langkah yang dilakukan untuk persiapan pelaksanaan. PROPER BAB IV menjelaskan tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan inspeksi. lapangan dan supervisi Langkah setelah inspeksi lapangan dan supervisi dijelaskan. dalam BAB V tentang Pemeringkatan Salah satu tugas dekonsentrasi adalah. peningkatan kapasitas Kabupaten Kota Langkah langkah peningkatan kapasitas di. jelaskan pada Bab VI Sedangkan Bab VII menjelaskan tentang Jadual Pelaksanaan dan. selanjutnya pada Bab VIII dijelaskan tentang Evaluasi Pelaporan Untuk kepraktisan. buku ini maka Lampiran lampiran dipisahkan dari Buku Petunjuk Teknis. DEKONSENTRASI PROPER 2012, Pelaksanaan PROPER periode 2011 2012 ditargetkan untuk melakukan pengawasan. terhadap 1355 perusahaan dengan ketentuan, a 860 pengawasan penaatan PROPER dilakukan oleh 21 Provinsi. b 495 perusahaan pengawasan penaatan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan. c Pengawasan dan usulan peringkat Biru Merah dan Hitam dilakukan oleh 21. Provinsi dan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. d Penilaian Hijau dan Emas dilakukan oleh Tim Teknis PROPER Kementerian. Lingkungan Hidup, e Penetapan peringkat dilakukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Proses penetapan provinsi yang berperan serta pada pelaksanaan Dekonsentrasi. PROPER 2012 telah ditentukan melalui Rapat Kerja Teknis Rakernis Pengendalian. Pencemaran yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 26 27 Juli 2011 Pada Rakernis. tersebut telah disetujui jumlah dan nama perusahaan yang akan dilakukan. pengawasan penaatan oleh 21 Provinsi Untuk memperbaharui data perusahaan yang. mutakhir Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan telah mengirimkan. surat No B 9991 Dep II LH 11 2001 Perihal Industri Dekon 2012 untuk meminta. masing masing Provinsi mengajukan daftar nama perusahaan yang akan di PROPER. pada periode 2011 2012 Seluruh provinsi telah memberikan respon dengan. rekapitulasi jumlah industri yang diusulkan sebagai berikut. Tabel 1 Distribusi perusahaan peserta PROPER melalui mekanisme dekonsentrasi. RAKERNIS 2011 USULAN PROVINSI 2012,No PROVINSI,MPJ PEM AGRO TOTAL MPJ PEM AGRO TOTAL. 1 Bali 19 6 0 25 19 6 0 25,2 Banten 70 6 19 95 73 8 14 95.
3 Bengkulu 0 4 9 13 0 6 9 15,4 D I Yogyakarta 15 2 4 21 15 2 4 21. 5 Jambi 5 10 18 33 6 15 18 39,6 Jawa Barat 61 23 12 96 60 23 32 115. 7 Jawa Tengah 37 16 21 74 37 14 11 62,8 Jawa Timur 40 18 17 75 20 16 36 72. 9 Kalimantan Barat 1 11 11 23 2 4 24 30,10 Kalimantan Selatan 4 20 16 40 7 20 13 40. 11 Kep Bangka Belitung 0 10 8 18 0 10 9 19,12 Lampung 4 2 31 37 5 2 30 37.
13 Maluku 1 4 4 9 1 4 4 9,14 NTB 15 9 1 25 17 8 1 26. 15 Riau 2 13 46 61 5 19 35 59,16 Sulawesi Selatan 10 8 9 27 8 9 4 21. 17 Sulawesi Tengah 1 2 3 6 1 2 3 6,18 Sulawesi Utara 6 8 17 31 11 8 12 31. 19 Sumatera Barat 5 4 15 24 5 4 15 24,RAKERNIS 2011 USULAN PROVINSI 2012. No PROVINSI,MPJ PEM AGRO TOTAL MPJ PEM AGRO TOTAL,20 Sumatera Selatan 7 27 17 51 7 27 17 51.
21 Sumatera Utara 25 13 25 63 24 13 26 63,Jumlah 328 216 303 847 323 220 317 860. Keterangan MPJ Sektor Manufaktur Prasarana Jasa PEM Sektor Pertambangan Energi Migas AGRO Sektor Agroindustri. Adapun daftar lengkap perusahaan peserta PROPER yang didekonsentrasikan kepada. Provinsi terdapat pada Lampiran 2, Dekonsentrasi PROPER dilaksanakan dengan melaksanakan 4 tahapan pelaksanaan. PROPER sebagai berikut,1 Persiapan,2 Inspeksi Lapangan dan Supervisi. 3 Pemeringkatan Penaatan,4 Peningkatan Kapasitas,PENETAPAN TIM. PENGUATAN PENGUMPULAN,TEKNIS TIM SOSIALISASI,KAPASITAS DATA.
INSPEKSI LAPANGAN SUPERVISI, INSPEKSI SUPERVISI INSPEKSI SUPERVISI INSPEKSI SUPERVISI. TAHAP I TAHAP I TAHAP II TAHAP II TAHAP III TAHAP III. PEMERINGKATAN PENAATAN,PENYUSUNAN REVIEW PENENTUAN PEMBERITAHUAN. RAPORT PERINGKAT PERINGKAT PERINGKAT,SEMENTARA TAHAP I SEMENTARA SEMENTARA. MASA REVIEW USULAN,SANGGAHAN SANGGAHAN PERINGKAT,PENINGKATAN KAPASITAS. PENINGKATAN,KABUPATEN KOTA, Gambar 1 Tahapan Pelaksanaan Dekonsentrasi PROPER 2012.
Dalam melaksanakan dekonsentrasi PROPER terdapat beberapa prinsip dasar yang. digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya Salah satu prinsip dasar adalah. pelaksanaan PROPER yang didekonsentrasikan kepada 21 Provinsi tersebut di atas. Kriteria Penilaian PROPER dan Mekanisme Pelaksanaan PROPER wajib mengikuti. ketentuan PROPER Kementerian Lingkungan Hidup Kriteria penilaian PROPER. adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, Untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas pelaksanaan PROPER semua aparat. yang terlibat dalam pelaksanaan PROPER wajib melaksanakan etika Pejabat. Pengawas Lingkungan Hidup yakni, 1 Menaati semua ketentuan disiplin dan sumpah pegawai negeri. 2 Menghindari setiap pertentangan kepentingan karena faktor finansial atau. kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan. 3 Berkomunikasi secara sopan dan profesional dengan petugas dari penanggung. jawab usaha dan atau kegiatan, 4 Menguasai dan menerapkan konsep K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja selama. melaksanakan pengawasan, 5 Melaporkan fakta fakta hasil pengawasan secara lengkap akurat dan obyektif. 6 Selalu berupaya meningkatkan pengetahuan profesional dan keterampilan teknis. 7 Berpenampilan pantas termasuk mengenakan pakaian dan peralatan pelindung. untuk keselamatan kerja, 8 Melengkapi diri dengan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan.
pengawasan yang mudah dibawa untuk menghindari hutang budi terhadap usaha. dan atau kegiatan,TAHAP PERSIAPAN, Tahap persiapan pada dasarnya adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan. PROPER selanjutnya Perangkat lunak seperti Kriteria Penilaian perusahaan yang. akan di PROPER Sumberdaya manusia yang akan melaksanakan PROPER perlu. disiapkan agar pelaksanaan PROPER sesuai dengan target dan jadual yang ditetapkan. Adapun langkah langkah tahap persiapan antara lain adalah. A Penyusunan Tim Pelaksana PROPER, Tahap pertama dalam persiapan pelaksanaan dekonsentrasi PROPER 2012 adalah. melakukan penyusunan Tim Pelaksana PORPER Provinsi Langkah langkah. penyusunan tim adalah sebagai berikut, 1 Kepala Institusi Lingkungan Hidup Provinsi menetapkan susunan Tim Pelaksana. PROPER Provinsi dalam suatu surat keputusan dengan susunan sebagai berikut. a Ketua Tim Pelaksana PROPER adalah Kepala Bidang yang menangani. pengawasan,b Sekretariat Tim Pelaksana PROPER Provinsi. 1 Staf administrasi yang bertugas menyelesaikan urusan administrasi dan. 2 Tim Pengolah Data yang bertugas mengelola data hasil pengawasan. lapangan dan menyiapkan Rapor Tim Pengolah Data harus menguasai. komputer terutama aplikasi Ms Word dan Ms Excel, c Tim Inspeksi PROPER Provinsi adalah pejabat pengawas lingkungan hidup.
daerah atau staf teknis yang memperoleh pelatihan pengawasan PROPER. d Khusus untuk penilaian aspek kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan. dapat dilakukan bekerjasama dengan inspektur tambang pada instansi. pertambangan Provinsi, 2 Kepala Intitusi Lingkungan Hidup Provinsi menyampaikan Surat Keputusan Tim. Pelaksana PROPER Provinsi kepada Ketua Tim Teknis PROPER melalui. Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup,B Penguatan Kapasitas. Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan PROPER maka sumberdaya manusia. pelaksana harus memenuhi persyaratan kompetensi yang standar Untuk mencapai. tujuan tersebut maka dilakukan penguatan kapasitas dengan ketentuan. 1 Tim teknis PROPER melakukan penguatan kapasitas sumberdaya manusia kepada. Tim Pelaksana PROPER Provinsi, 2 Sekretariat PROPER mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan kapasitas dan. sertifikasi Petugas Inspeksi PROPER, 3 Sertifikasi Petugas Inspeksi PROPER didasarkan atas uji kompetensi dan tingkat. kehadiran peserta dalam kegiatan peningkatan kapasitas. 4 Tim Pelaksana PROPER Provinsi yang telah memperoleh sertifikasi melakukan. peningkatan kapasitas kepada Tim Pelaksana PROPER Kabupaten Kota dengan. menggunakan muatan materi yang ditetapkan oleh Tim Teknis PROPER. Output kegiatan,1 Jumlah orang yang dilatih,2 Jumlah orang yang mendapat sertifikat.
3 Laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas. C Sosialisasi, Dalam rangka menginformasikan keikutsertaan dan kriteria serta mekanisme PROPER. kepada perusahaan maka Tim Pelaksana PROPER Provinsi mengadakan sosialisasi. PROPER dengan ketentuan, 1 Tim Pelaksana PROPER Provinsi mengundang perusahaan peserta PROPER. tahun 2012 di wilayahnya dan perusahaan lain yang diproyeksikan akan. diikutsertakan dalam PROPER tahun berikutnya, 2 Pelaksanaan Sosialisasi menggunakan narasumber dari Unit Teknis Kementerian. Lingkungan Hidup yang menangani PROPER, 3 Tidak diperkenankan memungut anggaran dari perusahaan atau peserta untuk. pelaksanaan sosialisasi, 4 Sekretariat PROPER Provinsi mendokumentasikan jumlah dan kehadiran.
perusahaan yang memperoleh sosialisasi peserta sosialisasi dan menyelesaikan. laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, Tim Pelaksana PROPER Provinsi dapat melaksanakan sosialisasi kepada pemangku. kepentingan lain dalam rangka mendukung pelaksanaan PROPER melalui berbagai. metode seperti pencetakan dan penyebaran leaflet dan booklet seminar dan workshop. dan kegiatan dengan media massa,1 Jumlah perusahaan yang memperoleh sosiaslisasi. 2 Jumlah peserta sosialisasi,3 Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi. INSPEKSI LAPANGAN DAN SUPERVISI,A Pengumpulan Data Awal. Pengumpulan data awal bertujuan mengumpulkan informasi awal yang digunakan. untuk menyusun strategi inspeksi lapangan Persiapan yang baik dengan informasi. awal yang lengkap merupakan faktor penentu utama pelaksanaan inspeksi yang. efektif dan efisien, Pengumpulan data awal dilaksanakan dengan ketentuan.
1 Tim Pelaksana PROPER Provinsi mengumpulkan data awal berupa. a Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan. PROPER bagi perusahaan yang telah diperingkat periode penilaian. sebelumnya,b Laporan Pelaksanaan RKL RPL atau UKL UPL. c Laporan Pelaksanaan Izin, d Profil Perusahaan yang memuat informasi dasar seperti nama dan alamat. perusahaan kapasitas produksi atau jasa proses produksi atau jasa upaya. pengendalian penemaran yang dilakukan dan upaya penanganan limbah B3. 2 Tim Pelaksana PROPER Provinsi dapat mengumpulkan data dengan kuisioner dan. menyampaikan hasil kusioner kepada Sekretariat PROPER. Data kuisioner yang telah diisi oleh usaha dan atau kegiatan. B Pelaksanaan inspeksi, Dalam rangka rangka pengambilan data sekunder dan primer Tim Pelaksana PROPER. melakukan inspeksi lapangan dengan ketentuan,1 Setiap Tim Inspeksi terdiri dari. a Pengawas PROPER Provinsi 2 dua orang untuk pengawasan Aspek Air. Udara dan Pengelolaan limbah B3 serta pengendalian kerusakan lingkungan. kegiatan pertambangan, b Pengawas PROPER Kabupaten Kota 1 satu orang Pejabat Pengawas.
Lingkungan Hidup Kabupaten Kota atau staf teknis yang sudah mendapat. pelatihan PROPER, 2 Ketua tim inspeksi Provinsi harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi. 3 Tim Inspeksi lapangan harus dilengkapi dengan surat tugas dengan ketentuan. a Nama petugas tim inspeksi lapangan harus sesuai dengan yang tercantum. dalam SK Tim Inspeksi PROPER Provinsi, b Nama petugas yang menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER. harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat tugas. 4 Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan harus mengacu pada panduan inspeksi. 5 Pelaksanaan inspeksi dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut. a Tahap I 5 Maret s d 6 April 2012,b Tahap II 16 April s d 1 Juni 2012. c Tahap III 11 Juni s d 3 Agustus 2012, 6 Pada setiap akhir tahap inspeksi Tim Pelaksana PROPER Provinsi sudah harus. menyelesaikan inspeksi dengan target sebagai berikut. Tabel 2 Tahapan Inspeksi,TAHAP TARGET KETERANGAN,INSPEKSI INSPEKSI.
7 Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan inspeksi. kepada Sektretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup setiap bulan. 8 Setiap pengambilan sampel air limbah wajib dilakukan oleh petugas laboratorium. yang terakreditasi, 9 Lokasi pengambilan sampel air limbah wajib dilakukan pada titik penaatan. 10 Seluruh biaya pelaksanaan inspeksi ditanggung oleh biaya APBN Kementerian. Lingkungan Hidup melalui dana dekonsentrasi, 11 Pada akhir pengawasan harus disusun Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER. yang didalamnya paling tidak memuat informasi, a Informasi umum usaha dan atau kegiatan yang dinilai. b Kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran air. c Kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran udara. d Kinerja penaatan pengelolaan limbah B3,e Pelaksanaan AMDAL UKL UPL. f Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. g Kinerja penaatan dalam pengendalian kerusakan lingkungan khusus untuk. kegiatan pertambangan,h Foto foto hasil pengawasan lapangan.
i Lampiran data Swa Pantau yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang. j Lampiran hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3. k Lampiran hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan. Lahan khusus untuk kegiatan pertambangan, 12 Format Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER mengacu pada Lampiran 3. 13 Jika perusahaan menolak untuk dilakukan pengawasan Tim Inspeksi Lapangan. wajib membuat Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER. 14 Sekretariat PROPER Provinsi wajib mendokumentasikan secara sistematis Berita. Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan. PROPER Sekretariat PROPER Provinsi sangat dianjurkan untuk. mendokumentasikan Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara. Penolakan Pengawasan PROPER dalam bentuk data elektronik discan selain tetap. mendokumentasikan berkas dalam bentuk manual hard copy. 15 Satu copy Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER wajib disampaikan kepada. Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup Jika tersedia data elektronik. maka Tim Pelaksana PROPER Provinsi dapat menyerahkan data elektronik. 16 Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai hak penuh. untuk mengakses dokumentasi Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita. Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan. Output kegiatan, 1 Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER atau Berita Acara Penolakan Pengawasan. 2 Foto foto hasil pengawasan lapangan, 3 Data Swa Pantau yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai. 4 Data hasil pengambilan sampel oleh instansi lingkungan hidup daerah. 5 Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3. 6 Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan. C Penyusunan Laporan Inspeksi, Laporan inspeksi adalah laporan Tim Inspeksi lapangan kepada atasan masing masing. untuk melaporkan hasil pengawasannya sehingga atasan dapat segera mengambil. tindakan jika ditemukan hasil pengawasan yang berpotensi atau telah melanggar. peraturan lingkungan hidup dan berpotensi atau telah menyebabkan terjadinya. pencemaran dan kerusakan lingkungan Laporan inspeksi disusun dengan ketentuan. 1 Pada setiap akhir kunjungan inspeksi lapangan petugas inspeksi wajib. menyelesaikan laporan inspeksi berupa ringkasan ketaatan perusahaan dalam. aspek pengendalian pencemaran air pengendalian pencemaran udara pengelolaan. limbah B3 dan pengendalian kerusakan lingkungan khusus kegiatan. pertambangan serta hal hal yang perlu mendapat perhatian kepada atasan. masing masing dengan dilampiri oleh,a Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER.
b Foto foto hasil pengawasan lapangan, c Data Swapantau yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai. d Data hasil pengambilan sampel oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi1. e Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3. f Hasil Pengisian Daftas Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan. 2 Format ringkasan ketaatan perusahaan sesuai Lampiran. 3 Laporan inspeksi wajib didokumentasikan oleh Sekretariat Tim Pelaksana PROPER. Provinsi secara sistematis sehingga mudah ditelusuri Tim Teknis PROPER. Kementerian Lingkungan Hidup memiliki hak penuh untuk mengakses laporan. inspeksi ini,Output Kegiatan,Dokumentasi laporan inspeksi lapangan. D Supervisi, Kegiatan Supervisi dilakukan untuk merekapitulasi hasil inspeksi dan menyusun. Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara Supervisi dilaksanakan. secara bertahap pada setiap akhir tahapan inspeksi lapangan dengan jadual. pelaksanaan sebagai berikut,Tabel 3 Tahapan Supervisi. SUPERVISI TANGGAL,Tahap I 9 13 April 2012,Tahap II 4 8 Juni 2012.
Tahap III 6 10 Agustus 2012, Pelaksanaan Supervisi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Karena proses analisis laboratorium biasanya memerlukan waktu 1 bulan maka hasil analisis ini dapat disusulkan. 1 Tim Pelaksana PROPER Provinsi menyiapkan bahan bahan supervisi sebagai. a Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan. Pengawasan PROPER beserta lampirannya,b Laporan hasil inspeksi. c Data data kualitas air limbah emisi dan pengelolaan limbah B3 harus sudah. dalam format seperti yang terdapat pada Lampiran 4. d Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara Format dan. ketentuan tentang Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. mengacu kepada Sub Bab Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan. PROPER Rapor Sementara pada bagian selanjutnya petunjuk teknis ini. 2 Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup melakukan supervisi. terhadap proses penyusunan Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER. 3 Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPER. Kementerian Lingkungan Hidup menyusun Rekapitulasi Status Penaatan Awal. Perusahaan dan Berita Acara Supervisi, 4 Tim Pelaksana PROPER Provinsi melaporkan hasil supervisi kepada Kepala. Instansi Lingkungan Hidup Provinsi sedangkan Tim Teknis PROPER Kementerian. Lingkungan Hidup melaporkan hasil supervisi kepada Ketua Tim Teknis PROPER. melalui Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. 5 Sekretariat PROPER Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup wajib. mendokumentasikan Laporan Hasil Supervisi,Output kegiatan. 1 Kumpulan Hasil Inspeksi, 2 Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara.
3 Rekapitulasi Status Penaatan Awal Perusahaan,4 Berita Acara Supervisi.


Related Books

Short Farewell Speech By Grade 12 Learners

Short Farewell Speech By Grade 12 Learners

Short Farewell Speech By Grade 12 Learners Free PDF eBook Download: Short Farewell Speech By Grade 12 Learners Download or Read Online eBook short farewell speech by ...

Trilogy - Sweetwater Medical

Trilogy Sweetwater Medical

The Trilogy ventilator will continuously support you wherever you go Philips Trilogy provides respiratory support to meet your prescribed needs, up to 24 hours a day. Trilogy is portable with internal, hot-swappable detachable, and external batteries to provide greater freedom and mobility with continuous ventilation.

SMART RENEWABLE HUBS FOR FLEXIBLE GENERATION SOLAR GRID ...

SMART RENEWABLE HUBS FOR FLEXIBLE GENERATION SOLAR GRID

GRIDSOL WEBSITE D9.2 1 ... The system used is the Responsive Multi-Purpose ... integration with Visual Composer and Ultimate Addons. The7 comes with ...

British Nationality Act 1981 - legislation

British Nationality Act 1981 legislation

ii c. 61 British Nationality Act 1981 PART II BRITISH DEPENDENT TERRITORIES CITIZENSHIP Acquisition after commencement Section 15. Acquisition by birth or adoption.

HUBUNGAN KEKUATAN OTOT LENGAN, KESEIMBANGAN DAN POWER OTOT ...

HUBUNGAN KEKUATAN OTOT LENGAN KESEIMBANGAN DAN POWER OTOT

ii hubungan kekuatan otot lengan, keseimbangan dan power otot tungkai dengan kemampuan meroda oleh : maria dewanti widodo nim. k 4607008 skripsi

Harmonic analysis and representation theory of p-adic ...

Harmonic analysis and representation theory of p adic

Harmonic analysis and representation theory of p-adic reductive groups updated on 19th May 2016 These are the notes of my spring 2016 class at the University of Chicago on the represen-tation theory of p-adic groups. These notes will keep updating as the lectures progress. All comments are very welcome.

KONTRIBUSI PANJANG TUNGKAI, KEKUATAN OTOT TUNGKAI ...

KONTRIBUSI PANJANG TUNGKAI KEKUATAN OTOT TUNGKAI

i kontribusi panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, rentang lengan dan volume oksigen maksimal pada prestasi renang gaya crawl 100 meter (studi korelasi pada ...

HUBUNGAN KEKUATAN OTOT TUNGKAI ... - lib.unnes.ac.id

HUBUNGAN KEKUATAN OTOT TUNGKAI lib unnes ac id

i hubungan kekuatan otot tungkai, kelentukan sendi panggul, dan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan renang gaya kupu-kupu 50 meter perenang

Representations of p-adic groups and the local Langlands ...

Representations of p adic groups and the local Langlands

Representations of p-adic groups and the local Langlands correspondence Shaun Stevens University of East Anglia Durham, 29th November 2010

HUBUNGAN ANTARA KEKUATAN OTOT TUNGKAI ... - core.ac.uk

HUBUNGAN ANTARA KEKUATAN OTOT TUNGKAI core ac uk

i hubungan antara kekuatan otot tungkai kelincahan dan kemampuan juggling menggunakan kaki dengan kemampuan menggiring bola pada peserta ssb bina putra cepu